PP 11 Tahun 2015 Terhadap Naiknya Harga BBM

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, khususnya tarif untuk jenis pengawasan bongkar/muat pengangkutan barang berbahaya BBM sebesar Rp25.000 per kilogram sangat tidak wajar. Misalnya harga BBM jenis solar non subsidi  dikonversi dari liter ke kilogram maka harga BBM solar per kilogram nya sekitar Rp.9.600,-/kg. Sementara tarif pengawasan yang dikenakan menurut PP 11 Tahun 2015 adalah sebesar Rp.25.000/kilogram. Jadi biaya pengawasannya sangat tinggi ketimbangan harga BBM itu sendiri. Ini teramat sangat aneh! ”Jika Bahan Bakar Minyak dinyatakan sebagai barang berbahaya yang  bongkar muat pengangkutan-nya harus dikenakan tarif Pengawasan  sebesar Rp.25.000,-/ kg , maka PP ini sangat tidak logis. Artinya PP 11 Tahun 2015  itu, akan membuat harga BBM dinegeri ini  menjadi mahal. Ini sangat tidak masuk akal.

Diberlakukannya PP 11 tahun 2015 khususnya terhadap tarif pengawasan bongkar muat pengangkutan barang berbahaya dalam hal ini bahan bakar minyak, sangat berpotensi melumpuhkan kehidupan negeri ini. Menurutnya, harga BBM akan menjadi termahal di dunia karena harus dibebani dengan biaya tambahan berupa biaya pengawasan sebesar Rp.25.000,-/kg. “Negara ini bisa lumpuh dan colaps. Oleh karena itu Pemerintah  harus merevisi PP 11 Tahun 2015 tersebut dan setidaknya menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak dikecualikan dari kategori barang berbahaya,”.

Terkait persoalan tersebut, Presiden harus harus segera mengeluarkan Perpres  menunda pelaksanaan PP 11 Tahun 2015 tersebut atau setidaknya Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri mengkecualikan BBM dari jenis barang berbahaya yang dimaksud dalam PP 11 Tahun 2015. “Pengenaan tarif pengawasan terhadap BBM pasti akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap harga BBM dan ini akan berdampak terhadap perekonomian pula. Karenanya Pemerintah harus segera merevisi PP 11 tahun 2015 tersebut agar tidak menimbulkan “geger bbm” khususnya bbm yang diangkut dengan menggunakan fasilitas pelabuhan laut. Selain itu, Menteri ESDM sebagai menteri yang memiliki kepentingan terhadap Bahan Bakar Minyak,  harusnya  segera berkoordinasi dengan Menhub dan Menko Perekonomian serta Menko Maritim untuk membahas PP 11 tahun 2015 tersebut sebelum masyarakat maritim mempermasalahkan keberadaan PP 11 Tahun 2015,”.